Rembang-Sebanyak 21 administrator Sistem Informasi Desa (SID) se Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mengikuti pelatihan pengelolaan website desa. Acara ini bertujuan sebagai upaya terciptanya keterbukaan informasi publik dari desa kepada masyarakat. 

Camat Sedan Sutarwi mengatakan, sebagai upaya keterbukaan publik maka kita harus dapat menyajikan informasi kepada masyarakat dengan baik dan benar.

"Bagaimana kita dapat memanfaatkan SID ini sebagai pusat informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik ini harus dilakukan, dan sifatnya juga rawan apabila pemerintah desa berdiam diri," terangnya.

Pemanfaatan website desa ini menjadi hal yang bagus sebagai upaya informatif dan kontroling dalam pengelolaan desa.

"Aplikasi ini merupakan aplikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang khusus didesain untuk desa. Banyak menu yang tersedia, yang menyajikan informasi-informasi tentang desa,"katanya.

Ia juga menjelaskan, ada batasan informasi yang bisa diakses publik. Ada informasi yang bisa disampaikan kepada publik, dan ada pula informasi yang tidak boleh disampaikan.

"Admin SID harus tahu ini, ini ada ketentuannya. Mana yang boleh di upload, dan mana yang tidak boleh di upload," tegasnya saat membuka acara pelatihan tersebut di aula Kecamatan Sedan, Rabu (23/2) pagi.

Pihaknya berharap, setelah pelatihan ini setiap desa dapat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat desa.

"Setelah pelatihan ini, silahkan minta kepada kepala desa masing-masing untuk dibuatkan SK PPID. Ini sebagai langkah administratif dalam pengelolaan SID," pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam acara ini, Plt Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Rudi Heryanto. 

Peserta Pelatihan Sistem Informasi Desa Aan Ainun Najib mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat sebagai upaya tercipta pemenuhan informasi publik.

"Bagaimana kita sebagai petugas pemerintah wajib kiranya menginformasikan terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu mengenai kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun tingkat desa," katanya.

Pemuda yang juga menjabat sebagai Perangkat Desa tersebut berharap dengan adanya website desa ini menjadi momentum kebangkitan keterbukaan publik.

"Sekarang masyarakat sudah kritis, apalagi desa menjadi lumbung penyaluran APBN yang begitu besar. Tentunya adanya dana yang besar ini menjadi perhatian publik," katanya.

Pihaknya berharap, dengan adanya website desa menjadi wadah informatif dari pemerintah desa kepada masyarakat.

"Masyarat sudah melek IT, sudah melek media. Ini memudahkan kita dalam memberikan informasi tentang desa kepada mereka. Ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pengelolaan pemerintahan" pungkasnya.

Sumber : Koran Lingkar Jateng (edisi Kamis, 24 Februari 2022)